Jumat, 17 Februari 2012

Kumpulan Peraturan Perundangan Tentang Pendidikan



Peraturan Perundangan Tentang Pendidikan
Rancangan Produk Hukum
  1. RUU yang sedang dibahas DPR
a.       Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2011: Pendidikan Tinggi (Draft 20 Maret 2011, Komisi X, DPR RI). Draft terkait tidak diketahui sumbernya, draft dari   DPR RI sila unduh langsung (mirror). Catatan: ada beberapa perbedaan.

Undang-undang
  1. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (asli)
  2. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (asli)
  3. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
    Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (asli),
    Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas .
  4. 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
  5. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (asli)
  6. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)
  7. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (asli)
  8. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (asli)
  9. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)
  10. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (asli)
  11. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
  12. 19 Tahun 2002: hak cipta (asli)
  13. 16 Tahun 2001: Yayasan (asli)
  14. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, asli), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
  15. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (asli)
  16. 7 Tahun 1983: Pajak Penghasilan (asli)
  17. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (asli)

Peraturan Pemerintah
  1. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (asli)
  2. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (asli)
  3. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (asli)
  4. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (asli)
  5. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (asli)
  6. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (asli)
  7. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (asli)
  8. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (asli)
  9. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (asli)
  10. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (asli)
  11. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (asli)
  12. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (asli)
  13. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (asli)
  14. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994 Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (asli)
  15. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (asli: PP dan Penjelasannya)
  16. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (asli)
  17. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (asli)
  18. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (asli) Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 : Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (asli)
  19. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (asli)
  20. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
  21. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (asli)
  22. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya.
  23. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (asli)
  24. 38 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (asli).
  25. 37 Tahun 2009: dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
  26. 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (asli)
  27. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (asli)
  28. 48 Tahun 2008: pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
  29. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) - asli
  30. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahasa tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) - asli.
  31. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (asli)
  32. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  33. 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (asli)
  34. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum - format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
  35. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi
  36. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (asli)
  37. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
  38. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (asli)
  39. 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (asli)
  40. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (asli)
  41. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (asli)
  42. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (asli)
  43. 7 Tahun 1977: penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)
  44. 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (asli)

Keputusan Presiden Republik Indonesia
  1. 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (asli)
  2. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
  3. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas

Peraturan Presiden Republik Indonesia
  1. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (asli)
  2. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (asli)
  3. 54 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (asli)
  4. 32 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional (asli)
  5. 25 Tahun 2010: Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (asli)
  6. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (asli) (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)
  7. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
  8. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
  9. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (asli)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  1. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (asli)
  2. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
  3. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (asli)
  4. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  5. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
  6. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)
  7. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
  8. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
  9. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
  10. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  11. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  12. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  13. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
  14. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (asli) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
  15. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, asli)
  16. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
  17. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  18. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
  19. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
  20. 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
  21. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  22. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  23. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
  24. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (asli)
  25. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi - pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
  26. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
  27. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
  28. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  1. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, asli)
  2. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (asli)
  3. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (asli)
  4. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  5. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (asli dan lampirannya)
  6. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (asli)
  7. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (asli)
  8. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (asli)
  9. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (asli)
  10. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (asli)
  11. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (asli)
  12. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (asli)
  13. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (asli)
  14. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (asli)
  15. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (asli)
  16. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (asli)
  17. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (asli)
  18. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (asli)
  19. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (asli)
  20. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (asli)
  21. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (asli)
  22. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (asli)
  23. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  24. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (asli). Versi scan (asli)
  25. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (asli)
  26. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (asli)
  27. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  28. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (asli)
  29. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  30. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (asli)
  31. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (asli)
  32. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus (asli)
  33. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (asli)
  34. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  35. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
  36. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  37. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  38. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (asli)
  39. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (asli)
  40. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (asli)
  41. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  42. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (asli)
  43. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (asli)
  44. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
  45. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (asli)
  46. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (asli)
  47. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (asli)
  48. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (asli)
  49. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (asli)
  50. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  51. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (asli)
  52. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  53. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
  54. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  55. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (asli)
  56. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (asli)
  57. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  58. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
  59. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  60. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (asli)
  61. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
  62. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  63. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  64. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
  65. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
  66. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
  67. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  68. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
  69. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
  70. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Keputusan Dirjen Dikti
  1. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, asli)
  2. 70/D/T/2010: 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (asli)
  3. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (asli)
  4. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  5. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  6. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  7. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (asli)
  8. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (asli)
  9. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (asli)
  10. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (asli)
  11. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  12. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (asli)
  13. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (asli)
  14. 61/DIKTI/KP/2000: peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  15. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (asli)

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur
  1. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (asli)
  2. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (asli)
  3. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (asli)
  4. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (asli)
  5. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  6. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (asli)
  7. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (asli)
  8. 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (asli)
  9. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (asli).
  10. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (asli)
  11. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (asli)
  12. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (asli)
  13. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (asli)
  14. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (asli)
  15. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (asli)
  16. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (asli)
  17. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (asli)
  18. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  19. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (asli)
  20. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (  lain)
  21. 2920/D/T/2007: Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini (mirror)
  22. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (asli 1, asli 2)
  23. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (asli)
  24. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  25. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (asli)
  26. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (asli)
  27. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  28. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (asli)

Catatan : sila lihat peraturan lebih baru: 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  1. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  2. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (asli)
  3. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN yang sudah memiliki Permendiknas No. 67 Tahun 2008) (mirror 1, mirror 2) 23 Oktober 2005 : Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998 (asli)
  4. 2705/D/T/1998: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
  5. 4039/D/T/93: Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS


Peraturan di Indonesia mengenai plagiarisma
  1. UU 19 Tahun 2002: hak cipta (asli)
  2. Permendiknas 17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (asli)
  3. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (asli)
  4. Surat Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (asli)
  5. Surat Dirjen Dikti 3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat (asli)

Berkas Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja Dosen
  1. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (asli)
  2. Tahun 2011:
    1. Berkas lengkap Juli 2011 (24,5MB rar)
    2. Pembaharuan Sistem Serdos 2011 dan Prosedur Operasional Baku (POB) Serdos Integratif 2011 (asli: PS dan POB)
    3. Buku Serdos: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran (asli: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran)
    4. Materi Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT (391KB pdf, asli)
    5. Materi Contoh Pelaporan Beban Kerja Dosen 2011 (90KB pdf, asli)
    6. Aplikasi Beban Kerja Dosen 13 Juni 2011 (750KB rar, asli)
    7. Arsip aplikasi versi sebelumnya: Aplikasi Beban Kerja Dosen 4 Mei 2011 (750KB rar, asli)
  3. Tahun 2010:
    1. Naskah Akademik (182KB pdf, asli)
    2. Penyusunan Portofolio (497KB pdf, asli)
    3. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data (287KB pdf, asli)
    4. Lampiran Buku 3 (593KB pdf, asli)
    5. Pedoman Beban Kerja (133KB pdf)
    6. Lampiran Beban Kerja (172KB pdf)
    7. Lampiran untuk diisi oleh dosen yang disertifikasi
      1. Identitas Dosen dan Lembar Pengesahan
      2. Lampiran P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan
      3. Lampiran P.V: Deskripsi Diri (original)
      4. Lampiran P.V: Curriculum Vitae (original)
      5. Lampiran Format F1: Beban Kerja Dosen
  4. Tahun 2009:
    1. Naskah Akademik (173KB pdf, 381KB doc)
    2. Penyusunan Portofolio (471KB pdf, 708KB doc)
    3. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data (334KB pdf, 414KB doc )
    4. Lampiran Buku 3:
      1. Lampiran M.1: Data Usulan
      2. Lampiran M.2: Penetapan Peserta oleh Ditjen Dikti (Format-B)
      3. Lampiran M.3: BA-1
      4. Lampiran M.4: BA-2
      5. Lampiran M.5: BA-3 (26KB doc)
      6. Lampiran M.6: Label amplop
      7. Lampiran M.7: BA-4 (30KB doc)
      8. Lampiran M.8: Label amplop
      9. Lampiran M.9: Label kothak
      10. Lampiran M.10: BA-5
      11. Lampiran M.11: Format-C
      12. Lampiran M.12: BA-6
      13. Lampiran M.13: Koding Perguruan Tinggi
      14. Lampiran M.14: Koding Rumpun, Sub Rumpun dan Bidang Studi
      15. Lampiran M.15: Persyaratan Peserta
      16. Lampiran M.16: Persyaratan Menjadi Asesor
      17. Lampiran M.17: BA-7
      18. Lampiran M.18: BA-8
    5. Lampiran P.I: Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    6. Lampiran P.II: Penilaian Sejawat Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    7. Lampiran P.III: Penilaian Atasan Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    8. Lampiran P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    9. Lampiran P.V: Deskripsi Diri Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    10. Identitas Dosen dan Lembar Pengesahan (30KB doc)

Borang BAN PT
  1. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (asli)
  2. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (membatalkan 187/U/1998)
  3. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
  4. Dapatkan borang terbaru langsung dari   BAN PT
  5. asli borang BAN PT
    1. Surat Edaran 609/BAN-PT/Edaran/III/2009, 10 Maret 2009, Pemberlakuan perangkat akreditasi
    2. Daftar Borang dan Instrumen Terbaru
  6. Sarjana-S1 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi Sarjana
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi Sarjana
    4. Buku 3B-Borang Fakultas-Sekolah Tinggi
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Prodi S1
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan
    9. Pedoman Evaluasi Diri
    10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 2009
  7. Pascasarjana-S2 - Edisi Sosialisasi Oktober 2009 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik S2 2009
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi PS S2
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi PS S2
    4. Buku 3B-Borang Unit Pengelola S2
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen S2
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS S2
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS S2
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan S2
    9. Pedoman Evaluasi Diri
  8. Pascasarjana-S3 - Edisi Sosialisasi Oktober 2009 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik S3 2009
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi PS S3
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi PS S3
    4. Buku 3B-Borang Unit Pengelola S3
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen S3
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS S3
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS S3
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan S3
    9. Pedoman Evaluasi Diri
  9. Borang Diploma - Edisi Sosialisasi Oktober 2009 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik 2009
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi PS
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi PS
    4. Buku 3B-Borang Unit Pengelola
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan
    9. Pedoman Evaluasi Diri

Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia
  1. Kepmendiknas 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  2. Kepmendiknas 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  3. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (  01,   02)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesia Qualification Framework)
  1. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (termasuk membahas tentang KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) - asli
  2. Pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah (asli)
  3. Persiapan menuju KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau Indonesian Qualification Framework
    1. Draft Peraturan Presiden tentang KKNI
    2. Draft Buku Pedoman KKNI Edisi Pertama: Juli dan November 2010
    3. Sosialisasi KKNI Tahun 2010 (9 MB pdf)
    4. Draft Deskriptor (2010):
      1. Contoh generik
      2. Prodi Administrasi Publik
      3. Prodi Akuntansi
      4. Prodi di bidang Politik dan Pemerintahan
      5. Prodi Biologi
      6. Prodi S1-Fisika
      7. Prodi Hukum
      8. Prodi Kesehatan dan Kedokteran
      9. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
      10. Prodi Kimia
      11. Prodi Matematika
      12. Prodi Pertanian - Kedokteran Hewan
      13. Prodi Pertanian - Kehutanan
      14. Prodi Pertanian - Perikanan dan Perairan
      15. Prodi Pertanian - Pertanian
      16. Prodi Pertanian - Peternakan
      17. Prodi Pertanian - Teknologi Pertanian
      18. Prodi Seni
      19. Prodi Teknik

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  1. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (  lain)
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005: Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
  3. PP 99 Tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
  4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
  5. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, asli). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV; antara lain Lampiran IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu
  6. Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
  7. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  8. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III

Pembukaan Program Studi Baru dan Persyaratan Double Degree
  1. Tatacara pembukaan prodi baru dari Ditjen Dikti.
  2. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi (asli)
  3. Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan program Double Degree

Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing
  1. Perpres No. 77 tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (asli)
  2. PP 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
  3. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  4. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (asli)
  5. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (asli)
  6. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (asli)
  7. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (asli)

Gaji dan Tunjangan PNS/ABRI
  1. PP No. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (asli)
  2. PP No. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (asli)
  3. PP No. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (asli)
  4. PP No. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (asli)
  5. PP No. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (asli)
  6. PP No. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (asli)
  7. PP No. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (asli)
  8. PP No. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (asli)
  9. PP No. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (asli)
  10. PP No. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.

Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (asli)

Lain-lain
  1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas: Ringkasan Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Indonesia 2010
  2. PMK No.238/PMK.05/2010: Pengelolaan Endowment fund dan dana cadangan pendidikan (asli). Siaran pers Menteri Keuangan.
  3. Peraturan Pemerintah Tentang PNS:
    1. UU 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
    2. UU No. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4.
    3. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
    4. PP 40 Tahun 2010: perubahan atas PP. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS.
    5. PP 63 Tahun 2009: perubahan atas PP. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
    6. PP 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
    7. PP 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (asli)
    8. PP 8 Tahun 2009 (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) tentang perubahan kesebelas atas PP. 7 tahun 1977 tentang penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2).
    9. PP 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    10. Lampiran I-VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2009: penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    11. PP 30 Tahun 1980: Peraturan disiplin PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    12. PP 7 Tahun 1977: Peraturan gaji PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    13. Permenkeu 110/PMK.05/2010: Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi PNS (pdf, asli)
    14. Kumpulan Pedoman untuk Pengelolaan CPNS/PNS
      1. Pedoman Pengadaan PNS
      2. Pedoman Formasi PNS
      3. Pedoman untuk CPNS
      4. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
      5. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
      6. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
      7. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PNS (DIKLAT)
      8. Pedoman tentang Disiplin PNS
      9. Pedoman Penilaian Kinerja PNS
      10. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
      11. Pedoman Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
      12. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
      13. Pedoman Cuti Tahunan: Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, CLTN
      14. Pedoman Pernikahan PNS
      15. Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
    15. Undang-undang Kepegawaian
      1. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, asli)
      2. PP 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (asli)
    16. Disiplin PNS
      1. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (asli)
      2. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (asli)
      3. PP No. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (asli)
      4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap
    17. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS - DP3
      1. PP No. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (asli)
      2. Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (asli)
      3. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
    18. Alih Profesi PNS & Mutasi Dosen
      1. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, asli): pasal 2 ayat 6
      2. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (asli)
      3. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (asli)
      4. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (asli)
      5. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (asli)
      6. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (asli)
  4. Tentang Tugas Belajar
    1. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (asli)
    2. Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004: Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
    3. Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010, 01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
    4. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010, 27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (asli)
    5. Permendiknas 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    6. Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
      1. PP. 3 tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
      2. PP. 99 tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
      3. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat diunduh di sini.
      4. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
      5. Kepmendiknas No. 36/D/O/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, dapat diunduh di sini.
    7. Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
      1. Nomor 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen (asli).
        Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos dan terima tunjangan.
      2. Nomor 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (asli).
Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar.
    1. Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifiksi Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi 1 atau lokasi 2.
    2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk barang bawaan Penumpang dari LN
      1. 188/PMK.04/2010: Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini beserta lampirannya.
      2. 28/PMK.04/2008: Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
  1. Ketentuan bebas PPh bagi beasiswa diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009):
    1. UU PPh No. 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2, sedangkan penjelasan atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2.
    2. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009 (tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di sini.
  2. BPPS - Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana
    1. BPPS Online:   online untuk pendaftaran BPPS
    2. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28 Feb 2011: Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS (asli). Pencabutan terhadap persyaratan calon penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat dalam SE 419 ini.
    3. Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti Kemendiknas) No. 481/D4.4/2010:
      1. No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti (1,3MB pdf atau 0,75 MB zip).
      2. No. 1185.1/D4.4/2010, 10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat unduh pula di sini)
  3. Ijazah Hilang
    1. Permendiknas 59 tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (asli)
    2. Persyaratannya dan format surat keterangan pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah. Di bawah ini ada contoh UNDIP (html) dan UNS (pdf).
  4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
    1. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (asli)
    2. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (asli)
    3. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (asli)
    4. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (asli)
    5. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan barang/jasa pemerintah
    6. Keppres 80 Tahun 2003 (Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II): Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
    7. Standar Biaya Umum (SBU): 2011 2010 2009 2008
    8. Standar Biaya Khusus (SBK):
Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.02/2010: Perubahan atas PMK No 123/PMK.02/2010 SBK TA 2011 (asli) Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02/2010: Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 (asli) Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.02/2008: Penyusunan Standar Biaya Khusus (asli)
Peraturan Dirjen Anggaran No PER-02/AG/2010: Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2011 (asli) Peraturan Dirjen Anggaran No PER-01/AG/2009: Petunjuk teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2010 (asli)
  1. Peraturan Tentang Pajak Penghasilan
    1. UU No. 36 tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983
    2. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (asli).
    3. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (asli).
    4. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    5. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (asli)
    6. Permenkeu No. 16/PMK.03/2010: Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (asli)
    7. PP No. 68 tahun 2009: Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (asli: 01 02)
    8. PP 45 Tahun 1994: pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.
    9. Peraturan Menteri Keuangan No 244 /PMK.031/2008: pajak penghasilan.
    10. Tata cara pensiun PNS - Dosen
      1. Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
      2. UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (asli) - Pasal 67 ayat 4 dan 5.
      3. UU Nomor 11 tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (asli)
      4. PP Nomor 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
      5. PP Nomor 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (asli) - Perubahan 2.
      6. PP Nomor 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (asli) - Perubahan 1.
      7. PP Nomor 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (asli)
      8. PP Nomor 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (asli)
      9. KEP/23.2/M.PAN/2/2004: Penataan Pegawai Negeri Sipil (antara lain: pensiun dini) - asli
      10. Kepmenkeu No. 478 Tahun 2002: Persyaratan dan besarnya manfaat tabungan hari tua bagi PNS (asli)
      11. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02/SE/1987 tentang batas usia pensiun PNS (asli). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan batas usia pensiun dapat dilihat di   BAKN.
      12. Peraturan Pensiun Guru Besar/Profesor
a.       Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (asli)
b.      Surat Edaran Dirjen Dikti 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (asli)
c.       Surat Edaran Dirjen Dikti 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (asli)
d.      Surat Edaran Dirjen Dikti 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (asli)
                        Catatan: (1) Seorang PNS non dosen (yang tidak memiliki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya) menurut aturan akan pensiun pada usia 56 tahun. (2) Bila alih tugas menjadi PNS dosen, usia pensiun menjadi menjadi 65 tahun. (3) Bila diangkat jadi Guru Besar usia pensiun sampai 70 tahun. (4) Jika diperpanjang lagi sebagai Guru Besar Emeritus bisa sampai 75 tahun.
                        Produk hukum yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
                        Reformasi Birokrasi
                        81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (asli)
                        Permenpan No 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (asli)
                        Permen PAN dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (asli)
                        Hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdiknas
                        Ringkasan Kegiatan RBI Tahun 2010 (asli)
                        Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) (asli)
                        Laporan Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk e-Layanan (asli)
                        Laporan Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk e-Layanan (asli)
                        Laporan Kajian Manajemen Pengamanan e-Layanan (asli)
                        Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen MPDM (asli)
                        Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PMPTK (asli)
                        Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PNFI (asli)
                        Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Setjen (asli)
                        Buku Saku Budaya Kerja Kemdiknas (asli)
                        Buku Saku Manajemen Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas (asli)
                        Buku Saku Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja (asli)
                        Buku Saku Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (asli)
                        Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu Kemdiknas (asli)
                        Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi Kemdiknas (asli)
                        Kajian Model Konseptual Sistem e-Pembelajaran (asli)
                        Kajian Model Konseptual Materi e-Pembelajaran (asli)
                        Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi (asli)
                        Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah (asli)
                        Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Guru (asli)
                        Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Dosen (asli)
                        Kajian Analisis Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah (asli)
                        Kajian Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah (asli)
                        Materi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK (Tayangan MS PowerPoint: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17)
                        Pengadaan Barang dan Jasa
                        UU 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (asli)
                        UU 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (asli)
                        UU 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (asli)
                        PP 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (asli)
                        PP 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (asli)
                        Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (asli)
                        Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa - lengkap dengan lampirannya (asli)
                        PP 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) - asli
                        Keppres 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (asli)
                        PP 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (asli)
                        Peraturan Tentang Yayasan
                        UU 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU 16 Tahun 2001 (asli).
                        UU 16 Tahun 2001: Yayasan (asli)
                        PP 38 Tahun 2009: Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada yayasan. (asli).
                        PP 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (asli).
                        Contoh Akta Yayasan (  1,   2).
                        Peraturan Tentang Penerbitan Berkala ilmiah
                        Permendiknas 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, asli).
                        Peraturan Dirjen Dikti 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, asli)
                        SE. Dir. DP2M 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (asli).
                        Sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia menuju BHP dan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.
                        Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran (asli)
                        Permenkes No.028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (  1,   2)
                        Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (  1,   2)
                        UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (  1,   2)
                        UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (  1,   2)
                        UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (  1,   2)
                        UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (  1,   2)
                        UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia (  1,   2)
                        UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (  1,   2)
                        UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (  1,   2)
                        UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (  1,   2)
                        UU no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika (  1,   2)
                        UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan (  1,   2)
                        UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras (  1,   2)
                        UU  no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (  1,   2)
                        Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik (  1,   2)
                        Kode Etik Kedokteran (  1,   2)
                        Program Magang Dikti:
                        2011: surat edaran dan panduan
                        Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
                        Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
                        Cuti dan Libur Bersama Secara Nasional
                        Tahun 2012 (asli)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)