PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA

PEDOMAN UMUM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

PENDAHULUAN

a.     Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang bermartabat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pri-kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

b.     Dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, sehingga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia.

c.     Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) mempunyai taggungjawab dan mengemban tugas mulia untuk mengembangkan pendidikan Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljama’ah dengan mengikuti salah satu dari madzhab empat; Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.

d.     Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor: 27, 28, 29 30 Tahun 1990 dan Nomor: 73 Tahun 1991, maka pendidikan nasional Indonesia telah mempunyai kerangka landasan yang akan menjadi penyangga dan sekaligus juga acuan bagi perkembangan pendidikan nasional selanjutnya.

e.     Dengan berpedoman kepada Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Nomor: 216/A.II.04.d/4/2001, maka dengan memohonkan taufik dan hidayah Allah SWT, Rapat Kerja (RAKER) Lambaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Tahun 2002 yang diselenggarakan tanggal 22-24 Agustus 2002 di Malang Jawa Timur, menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, sebagai  berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)  Semua bentuk satuan dan kegiatan pendidikan dari semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, lembaga, lajnah, badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, maupun oleh yayasan atau perhimpunan di luar struktur kepengurusan NU, dilaksanakan dalam satu sistem oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(2)  Pembinaan dilaksanakan secara otonom pada masing-masing lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)  Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama dibentuk pada setiap jenjang susunan organisasi Nahdlatul Ulama.

(2)  Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta dengan tugas koordinasi dan konsolidasi terhadap Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Wakil Cabang.

BAB III

ASAS DAN AQIDAH

Pasal 3

(1)  Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila.

(2)  Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah Waljama’ah dan mengikuti salah satu madzhab empat; Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.

BAB IV

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama mempunyai visi-visi sebagai berikut:

1. Menjadikan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sebagai penentu kebijakan pendidikan NU dan menjadi organisasi yang solid dalam memberikan pelayanan organisatoris, baik terhadap Pimpinan Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang maupun lembaga, lajnah, badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama yang menyelenggarakan pendidikan.
2. Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang bertaggungjawab terhadap pembinaan berbagai pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
3. Menjadikan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sebagai lembaga yang terpercaya dan mampu menjadi perekat masyarakat Nahdliyyin dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Menjadikan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sebagai pengendali dan pelaksana supervisi dalam akuntabilitas penyelenggaraan dan lulusan pendidikan dari setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan.

Pasal 5

Atas dasar visi tersebut, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama mempunyai  misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan, baik pada jalur formal maupunn non-formal.
2. Melakukan standarisasi mutu pendidikan melalui pelayanan supervisi, pengembangan quality control dan akreditasi pendidikan.
3. Memberikan pelayanan konsultasi dan advokasi pendidikan dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas di lingkungan Nahdlatul Ulama.
4. Mengkoordinasikan semua penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga, lajnah dan badan otonom Nahdlatul Ulama.
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama di tingkat Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang, Perguruan Tinggi NU dan pengelolaan setiap pendidikan (formal, non-formal) yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama.

Pasal 6

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat Islam dalam melaksanakan tugas pendidikan guna membentuk manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil serta melaksanakan paham Ahlussunnah Waljama’ah dan bertaggungjawab akan kelangsungan hidup bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

BAB V

FUNGSI ORGANISASI

Pasal 7

Dalam mencapai tujuan dan melaksanakan usaha seperti yang diatur dalam Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, maka fungsi Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama adalah:

a.     Membantu masyarakat dalam usaha melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan di bidang agama.

b.     Membantu masyarakat dalam upaya pemerataan dan pelayanan pendidikan.

c.     Memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang mengembangkan upaya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljama’ah.

d.     Sebagai wadah kegiatan dan wahana yang mengembangkan ilmu dan teknologi serta keterampilan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.

 

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama mempunyai susunan organisasi seperti organisasi Nahdatul Ulama, yaitu:

1. Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara
2. Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi
3. Pimpinan Cabang berkedudukan di Kabupaten/Kota
4. Pimpinan Majelis Wakil Cabang, berkedudukan di Kecamatan.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG SATUAN ORGANISASI

DALAM HUBUNGAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Wewenang Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama adalah:

1. Menentukan garis-garis kebijaksanaan kegiatan Pimpinan Pusat dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya, sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Melindungi, membina dan melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas organisasi.

Pasal 10

Segala sesuatu mengenai kebijaksanaan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang berhubungan dengan instansi pemerintah di pusat menjadi urusan dan tanggungjawab Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

(1)   Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama dari tingkat RA/TK, MI/SD, MTS/SLTP, MA/SMA, TPQ dan Madrasah Diniyah non-Pesantren dan yang sederajat diurus dan menjadi taggungjawab Pimpinan Wilayah LP Ma’arif NU dan/atau Pimpinan Cabang LP Ma’arif NU.

(2)   Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama tingkat perguruan tinggi menjadi tanggungjawab Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

BAB VIII

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN MA’ARIF

NAHDLATUL ULAMA

Pasal 12

(1) Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama mengemban 3 (tiga) acuan dasar sebagai berikut:

a.    Ibadah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.

b.    Pengembangan dan peningkatan mutu professional kependidikan.

c.    Inovasi pendidikan dengan berusaha agar Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama benar-benar efektif dan relevan dengan segala usaha pendidikan dan pembangunan.

(2) Di dalam pelaksanaan acuan dasar tersebut, Institusi kependidikan Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama wajib melaksanakan ajaran Ahlussunnah Waljama’ah sebagai jati diri pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

BAB IX

STATUS INSTITUSI KEPENDIDIKAN

Pasal 13

(1) Institusi kependidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama terdiri atas:

a.    Institusi kependidikan yang didirikan langsung oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

b.    Institusi kependidikan yang bernaung di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

c.    Institusi kependidikan yang bermitra dengan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama

(2)    Lembaga pendidikan yang didirikan pimpinan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, maupun yang bernaung di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama berhak memperoleh pelayanan supervisi dan pembinaan.

BAB X

IDENTITAS KELEMBAGAAN

Pasal 14

(1)   Semua institusi kependidikan yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, wajib menggunakan dan mencantumkan nama Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(2)   Semua institusi kependidikan yang diselenggarakan oleh lembaga, lajnah atau badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama atau lembaga kepengurusan lain, diperbolehkan menggunakan nama identitas masing-masing dengan menambahkan Nahdlatul Ulama.

BAB XI

TUGAS LP MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA

Pasal 15

(1)   Pada setiap Pimpinan Majelis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, sekurang-kurangnya harus mempunyai sebuah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), sebuah pengajian anak-anak dan sebuah MI dan/atau SD.

(2)   Pada setiap Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, sekurang-kurangnya, harus mempunyai sebuah pendidikan dasar/madrasah, ibtidaiyah/sekolah dasar atau MTs/SMP dan MA/SMA.

(3)   Pada setiap Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, harus mempunyai satu lembaga terpadu SD, SLTP, SMA, atau MI, MTs, dan MA serta Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama.

(4)   Pada tingkat Pimpinan Pusat, harus mempunyai sebuah unit lengkap pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama sebagai percontohan dan unggulan.

BAB XII

TUGAS KEPALA SEKOLAH/GURU

Pasal 16

(1)   Kepala Sekolah/Madrasah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama bertugas:

1. Memimpin institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, baik teknik edukatif maupun teknis administratif dengan dibantu guru-guru dan tenaga tata usaha.
2. Memimpin pelaksanaan segala peraturan lembaga pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama maupun yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.
3. Mengirimkan laporan institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama secara teratur kepada Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama serta instansi yang terkait.
4. Menggalang kerjasama sebaik-baiknya dengan orang tua murid dan masyarakat umum.

(2)   Dewan Guru institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.
2. Memberikan saran dan gagasan berdasarkan pengalaman untuk penyempurnaan dan perbaikan program pendidikan pada institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

BAB XIII

TATA CARA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 17

Persyaratan pendirian:

(1) Syarat-syarat pendirian institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul

     Ulama adalah:

a.      Mempunyai jaminan kelangsungan hidup.

b.      Didukung oleh sarana dan fasilitas yang ada secara maksimal berdasarkan prinsip kolektif koperatif.

c.      Melaksanakan kurikulum yang berlaku pada setiap jenjang/jenis pendidikan yang bersangkutan.

d.      Melaksanakan ajaran Ahlussunnah Waljama’ah sebagai jatidiri pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

e.      Adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

f.       Telah ada sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi persyaratan yang segera dapat dipergunakan.

g.      Tersedia tenaga pengajar yang memenuhi syarat.

h.      Ada rekomendasi positif dari instansi yang terkait.

(2) Prosedur pengesahan lembaga pendidikan Ma’arif Nahdlatul

     Ulama adalah:

a.      Usul pengesahan institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pimpinan Cabang Ma’arif Nahdlatul Ulama setempat.

b.      Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, secara resmi dianggap sah apabila sudah ada surat keputusan dan piagam pengesahan dari Pimpinan Pusat/Wilayah/Cabang Lembaga Ma’arif Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

(3) Piagam Pengesahan masing-masing dilakukan oleh:

a.   Piagam Pengesahan pada tingkat MI/SD dan MTs/SMP dilakukan oleh Pimpinan Cabang.

b.   Piagam Pengesahan pada tingkat MA/SMA dilakukan oleh Pimpinan Wilayah.

c.   Piagam Pengesahan pada tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

BAB XIV

LAPORAN

Pasal 18

(1)   Pimpinan Majelis Wakil Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama tiap semester dalam satu tahun ajaran yang bersangkutan, mengirimkan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang ada di wilayahnya kepada Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(2)   Pimpinan Cabang Lembaga Ma’arif Nahdlatul Ulama tiap semester dalam satu tahun ajaran yang bersangkutan, mengirimkan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan intitusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang ada di wilayahnya kepada Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(3)   Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama tiap semester dalam satu tahun ajaran, yang bersangkutan mengirimkan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(4)   Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, tiap akhir tahun ajaran, mengirimkan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah/madrasah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama yang menjadi taggungjawabnya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disertai dengan usul dan saran seperlunya.

(5)   Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan, semester, tahunan) sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(6)   Institusi kependidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, wajib memberikan laporan tentang hal-hal yang khusus mengenai kasus tertentu kepada Pimpinan Cabang Ma’arif Nahdlatul Ulama dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama.

 

BAB XV

P E N G A W A S A N

Pasal 19

(1)   Untuk mencapai tujuan organisasi Lambaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama secara hirarki, wajib melaksanakan pengawasan dan bimbingan serta pembinaan terhadap semua aparatnya secara terus-menerus.

(2)   Apabila dipaksakan, Pimpinan Wilayah/Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama dapat membentuk Tim Advokasi atau Tim Supervisi yang memberikan bimbingan administrasi dan teknis.

(3)   Jadwal pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

(4)   Laporan hasil pengawasan disampaikan secara hirarkis.

BAB XVI

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

(1)   Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat Ma’arif Nahdlatul Ulama.

(2)   Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama ini disahkan sebagai Keputusan Rapat Kerja Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, tanggal 22-24 Agustus 2002 di Malang Jawa Timur. 1

Ditetapkan di               :  Malang Jawa Timur

Tanggal                       :  24 Agustus 2002

PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA

TAHUN 2002

                          ttd.                                                                 ttd.                                                          

Drs. H. Abdurrahman Saleh, APU                          H. A. Humaedi

Ketua                                                         Sekretaris